Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan infrastruktur yang berkeadilan. Hal ini disampaikan AHY dalam puncak Rapat Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU), yang mempertemukan 10 provinsi strategis di Indonesia, Selasa (17/6). Menurut AHY, forum FKD MPU merupakan bentuk nyata semangat kolaborasi yang berdampak langsung terhadap sebagian besar rakyat Indonesia. “Mitra Praja Utama, mengapa signifikan? Karena di ruangan ini mewakili paling tidak ada 181 juta penduduk Indonesia. 10 provinsi dari Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT. 10 provinsi dengan populasi yang besar, bisa dikatakan 64% dari total populasi Indonesia,” kata AHY. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai dengan pendekatan sektoral atau terpisah-pisah. “Tentu tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri, maka saya mengapresiasi terlebih dahulu Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama ini sebagai bagian dari semangat untuk tumbuh bersama dengan kerjasama sesuai dengan temanya. Sinergi dan kolaborasi acapkali kita ucapkan, tapi juga seringkali mendapatkan tantangan,” ujarnya. AHY mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh pembangunan yang dilakukan benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat. “Bapak Presiden Prabowo Subianto berkali-kali mengingatkan kita agar pembangunan harus tepat sasaran, harus punya dampak langsung,” tegasnya. Ia juga menyoroti perubahan besar dalam pola demografi Indonesia dan dunia dalam dua dekade mendatang. AHY menegaskan hal itu mengharuskan pemerintah untuk memperkuat kapasitas kota-kota besar. Sumber: https://www.cnnindonesia.com/

Dinas Sosial DKI Jakarta menggelar Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 16–17 Juni 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI, Teguh Setyabudi. Dalam acara tersebut, Dinas Sosial DKI Jakarta turut memperkuat sinergi mengenai kerja sama penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam negeri. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh sepuluh Kepala Dinas Sosial tingkat provinsi anggota yang tergabung dalam FKD-MPU, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Lampung, NTB, Banten, dan NTT. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin mengatakan, kerja sama yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan sinergisitas antara pemerintah provinsi anggota FKD-MPU yang terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan dalam penanganan PPKS, serta meningkatkan efektifitas pelayanan sosial PPKS melalui sinergi lintas provinsi. Ia menyampaikan, kerja sama ini memastikan penanganan PPKS dilkakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, hak asasi manusia, nondiskriminasi, dan keberlanjutan layanan sosial. “Termasuk dijelaskan, para pihak yang tanda tangan, berkewajiban memastikan bahwa setiap PPKS yang dipulangkan atau diterima kembali berada dalam kondisi yang baik,” ujarnya, Rabu (17/6). Iqbal menjelaskan, kegiatan ini juga mencakup fasilitas penelusuran identitas dan pemulangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, kepada keluarga atau pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, disediakan layanan rehabilitasi sosial yang meliputi pemulihan dan pengembangan kemampuan agar PPKS dapat berfungsi sosial secara wajar, termasuk pelayanan kesehatan dan dukungan psikososial secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah masing-masing provinsi. “Proses ini juga melibatkan fasilitasi dan koordinasi pemulangan secara lintas wilayah dan antar pihak terkait,” katanya. Ia menambahkan, kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak ditandatangani para pihak. “Diharapkan dengan adanya kerja sama ini, penanganan PPKS antarprovinsi yang tergabung dalam Mitra Praja Utama dapat berjalan secara optimal,” tandasnya.

Jakarta, CNN Indonesia — Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali menekankan pentingnya peran Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) untuk memperkuat kolaborasi regional dalam menjawab tantangan pembangunan. Dalam sambutannya pada Rapat Kerja Gubernur MPU 2025, Marullah menyebut forum ini bukan hanya simbol kemitraan, tetapi instrumen untuk menciptakan dampak langsung bagi warga sepuluh provinsi anggota. “FKD-MPU merupakan lembaga yang dibentuk oleh 10 pemerintah provinsi, bertujuan menjadi wadah koordinasi antar daerah untuk mengatasi tantangan pembangunan yang bersifat lintas batas administratif, serta pengembangan potensi daerah,” ujar Marullah di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (16/6). Marullah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan daerah dari provinsi anggota MPU yang hadir dan turut mendukung pelaksanaan rapat kerja tahun ini. Menurutnya, kolaborasi yang terjadi dalam FKD-MPU menjadi bukti bahwa pemerintah daerah dapat bersatu dan bertumbuh bersama untuk kesejahteraan masyarakat lintas wilayah. “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungannya dari seluruh pimpinan di lingkup pemerintah provinsi anggota Mitra Praja Utama sehingga pelaksanaan rapat kerja Gubernur MPU ini dapat dilakukan pada tahun ini,” katanya. Mengangkat tema “Bertumbuh Bersama dengan Bekerjasama,”Rapat Kerja Gubernur MPU 2025 menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antaranggota. Marullah menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak berhenti pada pertemuan formal, melainkan akan diimplementasikan melalui perjanjian kerja sama yang menyasar enam sektor strategis. Sumber: https://www.cnnindonesia.com